Pakar Politik Ini Ungkap Penyebab Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Walakin, dia menekankan bahwa integritas individu tetap menjadi faktor penentu utama selain sistem administrasi.

Dia menilai sistem yang baik tetap rentan diselewengkan jika tidak dijalankan oleh figur yang berintegritas.

Dalam upaya memutus mata rantai korupsi tersebut, Ridho mendorong pemerintah dan DPR memanfaatkan momentum revisi Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Partai Politik untuk melakukan reformasi sistem pendanaan politik.

Beberapa poin krusial yang dia tawarkan antara lain, mendesain mekanisme kampanye yang tidak bergantung pada pengeluaran dana besar, memperkuat pengawasan ketat terhadap keuangan partai politik.

Selain itu, perlu memastikan rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan melalui mekanisme yang independen dan akuntabel.

"Reformasi harus dilakukan secara menyeluruh. Selama biaya politik masih tinggi, potensi korupsi kepala daerah akan selalu menjadi ancaman bagi tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan melayani," katanya.(ant/jpnn)