Pakar Yakin Tuntutan Maksimal untuk Febrie Adriansyah Bakal Pulihkan Kepercayaan Publik

Pakar Yakin Tuntutan Maksimal untuk Febrie Adriansyah Bakal Pulihkan Kepercayaan Publik
Terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan perkara dugaan korupsi, pemerasan, dan TPPU dengan terdakwa Febrie Adriansyah (FA) menjadi ujian ketegasan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyiapkan tuntutan pidana maksimal dinilai menjadi kunci utama memulihkan kepercayaan publik sekaligus membuktikan komitmen pembersihan internal institusi.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menegaskan ketegasan JPU di persidangan akan membuktikan bahwa hukum tidak tebang pilih, meski menyasar mantan pejabat tinggi internal Kejaksaan.

"Tindakan tegas, bersihkan oknum yang melakukan pelanggaran hukum, dan transparansi proses penegakan hukum dari JPU dalam perkara ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi hukum," tegas Azmi.

Azmi membeberkan, konstruksi dakwaan JPU mengungkap penyalahgunaan kewenangan dan sarana jabatan yang dilakukan FA secara terstruktur sejak 19 Desember 2019. Durasi dan pola kejahatan tersebut menjadi alasan kuat bagi JPU untuk melayangkan penjatuhan hukuman terberat.

"Kalau dakwaan ini terbukti di persidangan, perkara ini bukan sekadar persoalan jumlah uang, tetapi menyangkut pola dan durasi perbuatannya berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatannya sebagai pejabat penegakan hukum," jelasnya.

Mengacu pada surat dakwaan, Azmi menyebut indikasi pemerasan dan TPPU mendasari perlunya skema pemberatan pidana berdasarkan Pasal 58 KUHP. Menurutnya, besaran tuntutan yang disusun JPU akan menjadi tolok ukur utama keberanian Kejaksaan.

"Tuntutan ini menjadi barometer ketegasan Jaksa Penuntut Umum. Terapkan ancaman maksimal ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana, termasuk pencabutan haknya menjalankan profesi jaksa," ujar Azmi.

Penanganan perkara dugaan korupsi, pemerasan, dan TPPU dengan terdakwa Febrie Adriansyah (FA) menjadi ujian ketegasan Kejaksaan Agung (Kejagung)

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News