Pakar Yakin Tuntutan Maksimal untuk Febrie Adriansyah Bakal Pulihkan Kepercayaan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Penanganan perkara dugaan korupsi, pemerasan, dan TPPU dengan terdakwa Febrie Adriansyah (FA) menjadi ujian ketegasan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyiapkan tuntutan pidana maksimal dinilai menjadi kunci utama memulihkan kepercayaan publik sekaligus membuktikan komitmen pembersihan internal institusi.
Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menegaskan ketegasan JPU di persidangan akan membuktikan bahwa hukum tidak tebang pilih, meski menyasar mantan pejabat tinggi internal Kejaksaan.
"Tindakan tegas, bersihkan oknum yang melakukan pelanggaran hukum, dan transparansi proses penegakan hukum dari JPU dalam perkara ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi hukum," tegas Azmi.
Azmi membeberkan, konstruksi dakwaan JPU mengungkap penyalahgunaan kewenangan dan sarana jabatan yang dilakukan FA secara terstruktur sejak 19 Desember 2019. Durasi dan pola kejahatan tersebut menjadi alasan kuat bagi JPU untuk melayangkan penjatuhan hukuman terberat.
"Kalau dakwaan ini terbukti di persidangan, perkara ini bukan sekadar persoalan jumlah uang, tetapi menyangkut pola dan durasi perbuatannya berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatannya sebagai pejabat penegakan hukum," jelasnya.
Mengacu pada surat dakwaan, Azmi menyebut indikasi pemerasan dan TPPU mendasari perlunya skema pemberatan pidana berdasarkan Pasal 58 KUHP. Menurutnya, besaran tuntutan yang disusun JPU akan menjadi tolok ukur utama keberanian Kejaksaan.
"Tuntutan ini menjadi barometer ketegasan Jaksa Penuntut Umum. Terapkan ancaman maksimal ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana, termasuk pencabutan haknya menjalankan profesi jaksa," ujar Azmi.
Penanganan perkara dugaan korupsi, pemerasan, dan TPPU dengan terdakwa Febrie Adriansyah (FA) menjadi ujian ketegasan Kejaksaan Agung (Kejagung)
- Sorot Kasus Febrie, Pakar Dukung Jaksa Bongkar Aliran TPPU di Kantor Hukum
- Polda Kalbar Limpahkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Runway Bandara Ketapang ke Kejati
- Korupsi MBG Jilid II, Pakar Dorong Bongkar Aktor Pengendali Anggaran
- Penanganan Kasus di Kejati Kalbar Lamban, Pang Dewo Mengadu ke Jamwas Kejagung
- Bupati Nonaktif Rejang Lebong Divonis 5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
- Pengamat Soroti Kesaksian di Sidang Febrie, Transaksi Rp3 Miliar Dinilai Kontraktual Profesional
JPNN.com




