Panas Bumi Punya Prospek Besar, Pemerintah Perlu Ambil Peran Lebih pada Eksplorasi

jpnn.com, JAKARTA - Industri panas bumi dinilai memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN menetapkan target perluasan kapasitas pembangkit EBT hingga 76% dalam periode 2025–2034. Di dalamnya, kapasitas pembangkit listrik ditargetkan bertambah sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, dan panas bumi ditargetkan menyumbang 5,2 GW.

“Panas bumi masih berprospek. Kalau kita lihat, potensi panas bumi kita punya 24 GW, baru dimanfaatkan 10 persen atau sekitar 2.200-2.300 MW. Masih banyak yang bisa dimanfaatkan,” kata Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dikutip, Rabu (10/12).

Namun, Fabby menilai pengembangan panas bumi masih menghadapi tantangan waktu, karena satu proyek pembangkit berkapasitas 100 MW dapat membutuhkan 10–12 tahun hingga beroperasi. Untuk mengejar target 5,2 GW, menurutnya, pemerintah perlu menerapkan pendekatan baru yang lebih progresif, terutama pada fase eksplorasi.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengambil peran lebih besar pada fase eksplorasi agar risiko dan biaya yang selama ini menjadi hambatan dapat ditekan. 

“Kalau punya target besar, pemerintah yang perlu mengeluarkan dana untuk eksplorasi panas bumi,” kata Fabby.

Kemudian, kata dia, pemerintah juga dapat menunjuk perusahaan tingkat global yang bisa melakukan eksplorasi dengan biaya murah dan risiko rendah.

“Yang dilelang kemudian cadangan terbuktinya. Jadi, sudah dibor dan ketemu dan bisa dikembangkan. Kalau dari awal, nanti banyak masalah dan lama. Pemerintah perlu ke sana, misal pakai Danantara,” ujarnya.