Panitia Antisipasi Politik Uang di Kongres PAN
Kamis, 29 Oktober 2009 – 21:29 WIB
JAKARTA - Ketua Organizing Committee (OC) Kongres III PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan, pihaknya akan berupaya meminimalisir terjadinya politik transaksional dan politik uang dalam Kongres III PAN yang akan berlangsung di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 8-10 Januari 2010 mendatang. Sementara anggota Steering Committe (SC), Chandra Usman mengungkapkan, Kongres III PAN akan memperebutkan 1.255 suara. Setiap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II akan memiliki dua suara, yang diwakili ketua dan sekretaris. Sedangkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) I akan diberikan tiga suara melalui ketua, sekretaris, dan bendahara. Saat ini, PAN mempunyai 495 DPD dan 33 DPW.
"Antsispasi tersebut perlu dilakukan mengingat pengalaman pada Kongres I dan II disinyalir sarat dengan fenomena politik transaksional dan politik uang," kata Taufik Kurniawan, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10).
Baca Juga:
Dia jelaskan, fenomena politik transaksional dan uang terjadi di hampir seluruh partai politik di Indonesia. “Tidak bisa dihindari. Bukan hanya di PAN, di partai lain juga hampir selalu ada. Tapi, kita akan berusaha meminimalisir karena hal itu sulit dihilangkan mengingat kita bukan malaikat,” tegasnya. Langkah ini sesuai tausiah dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Amien Rais yang selalu mengingatkan agar seluruh kader PAN menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Organizing Committee (OC) Kongres III PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan, pihaknya akan berupaya meminimalisir terjadinya politik
BERITA TERKAIT
- LDII Sampaikan 5 Permintaan untuk Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo-Gibran
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Profil Paulus Waterpauw, Tokoh Besar yang Masuk Bursa Calon Gubernur Papua
- Hidayat Nur Wahid Soroti Dissenting Opinion 3 Hakim MK, Begini Catatannya
- Sesuai Dengan Putusan MK, Mayoritas Responden Tolak Pilpres 2024 Ulang