Pasca Putusan MK, Menkeu Diminta Patuhi Perintah SBY
Kamis, 02 Agustus 2012 – 15:41 WIB
JAKARTA - Kalangan anggota DPR dan DPD meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo memenuhi permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar Menkeu melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa kewenangan pembelian divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sebesar 7 persen. Demikian juga Permintaan Presiden SBY pada Menkeu menunjukkan bahwa Kepala Negara sangat menghormati proses hukum dan tidak ingin melakukan pelanggaran.
"Memang sudah seharusnya demikian. Menteri adalah pembantu presiden, jadi, harus taat pada perintah presiden yang telah meminta Menkeu patuhi Putusan MK," kata anggota Komisi XI DPR Zaini Rachman, di Jakarta, Kamis (2/8).
Dijelaskannya, putusan MK soal divestasi saham Newmont yang memutuskan menolak pembelian sisa divestasi PT NNT 7 persen oleh pemerintah itu karena tidak seizin DPR. Kalau pemerintah memaksa membeli, otomatis melanggar UU Keuangan Negara. Yang terbaik Menkeu menaati itu dan terhindar dari praktek melakukan pelanggaran UU.
Baca Juga:
JAKARTA - Kalangan anggota DPR dan DPD meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo memenuhi permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
BERITA TERKAIT
- Tokopedia: Produk Groceries hingga Fesyen Paling Laris Selama Ramadan-Lebaran 2024
- Perkuat Efisiensi Bisnis, Transcosmos Indonesia Padukan Keunggulan SDM & Teknologi
- Pengiriman Paket Ninja Xpress Melonjak Tajam Selama Ramadan 2024, Wow
- Kuartal I 2024, BTN Salurkan Kredit dan Pembiayaan Capai Rp344,2 Triliun
- Tingkatkan Literasi Digital Keuangan, Bank Jago Lakukan Berbagai Inovasi dan Kolaborasi
- Lifecare Taxi, Trobosan Bluebird untuk Mobilitas Inklusif