PB HMI Anggap Kemenhaj Main-Main Dalam Mengurus Haji

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali mencatat sejarah dengan memperoleh kuota haji yang masif untuk tahun 2026, mencapai angka 221.000 jemaah—terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Besarnya angka ini semestinya menjadi momentum bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk memastikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel.

Namun, di balik kabar gembira mengenai kuota besar tersebut, PB HMI menemukan adanya kejanggalan serius yang berpotensi merusak pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang.

"Dugaan malaadministrasi dan praktik monopoli terselubung dalam proses tender penyedia layanan (Syarikah) haji 2026. Keputusan yang diambil kementerian ini bukan hanya cacat prosedur, tetapi juga mengancam keselamatan dan kenyamanan lebih dari dua ratus ribu jemaah Indonesia," kata Fungsionaris PB HMI Bidang Pemberdayaan Umat (PU) Habza Jusbil Aktro.

Jemaah Naik, Syarikah Turun Drastis

Kritik utama HMI berpusat pada perbandingan jumlah penyedia layanan (Syarikah) dengan volume kuota jemaah yang harus ditangani.

Dalam pelayanan publik, ujar Habza, semakin besar volume pengguna, maka penyedia layanan seharusnya makin banyak.

Sayangnya, Kementerian Haji dan Umroh menerapkan logika yang terbalik.