PB PMII Minta Prabowo Mencopot Menteri Bahlil Lahadalia

Langkah tersebut dipandang perlu untuk mengetahui penyebab kapasitas pembangkit yang dinilai belum mampu beroperasi sesuai kapasitas desain serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian spesifikasi komponen.

Sainuddin juga mendorong aparat penegak hukum bersama auditor negara melakukan pengujian laboratorium independen terhadap kualitas batu bara yang dipasok ke pembangkit listrik. Dia menyebut langkah itu diperlukan untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan spesifikasi Gross As Received (GAR) yang berpotensi memengaruhi kinerja pembangkit.

"Jika ditemukan adanya perbedaan kualitas batu bara dengan spesifikasi kontrak, maka persoalan ini harus diproses sesuai ketentuan hukum. Negara harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pasokan energi yang andal bagi masyarakat," ujarnya.

PB PMII turut menilai fungsi pengawasan sektor hulu energi perlu diperkuat agar tata kelola pertambangan dan distribusi batu bara berjalan lebih transparan.

Adanya evaluasi menyeluruh mampu memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah potensi kerugian negara pada masa mendatang.

"Atas dasar tuntutan audit struktural dan indikasi tindak pidana korupsi energi tersebut, PB PMII meminta presiden mendepak Direktur Utama PT PLN beserta jajaran direksinya dan mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Negara tidak boleh membiarkan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh figur-figur inkompeten yang membiarkan ekonomi rakyat mati perlahan," katanya. (*/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: