PDIP: Musuh Terbesar Jokowi Isu Sosial Imajiner

PDIP: Musuh Terbesar Jokowi Isu Sosial Imajiner
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017). Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, ke depan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mempunyai lawan besar. Lawan terbesar itu adalah “isu-isu sosial” yang imajiner.

Isu itu sengaja dimunculkan untuk memukul balik keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama ini.

“Isu sosial imajiner itu dimunculkan sehingga bisa dijadikan kickback karena tidak banyak alasan untuk mengkritik pemerintah. Jadi dibuat isu-isu di luar kebenaran tapi bisa membangun persepsi dan opini tentang Jokowi,” kata Andreas dalam diskusi “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).

Menurut Andreas, isu-isu sosial imajiner itu akan membangun apa yang disebutnya populisme di Indonesia. Memang, kata Andreas, gejala populisme politik ini secara global sudah menguat.

Tapi, gejala itu kini mulai masuk ke Indonesia. “Tidak ada lagi jalan mencari kesalahan presiden, kemudian dikembangkanlah isu seperti ini,” kata anggota Komisi I DPR itu.

Dia mengatakan, isu sosial imajiner ini juga akan membangun suasana ketidaksukaan rakyat terhadap elite. Lebih tepatnya, kata Andreas, membangun antitesa pembangunan yang tengah berjalan di era Jokowi.

“Ini tantangan, meskipun ini bukan hal riil tapi kembali lagi politik itu adalah persepsi. Pemerintah Jokowi harus hati-hati terhadap isu yang dibangun dan tidak faktual,” ujar Andreas.

Andreas mencontohkan, salah satu isunya adalah kehadiran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Isu ini tidak faktual, tapi dibangun menjadi opini yang dihadapkan langsung dengan presiden.

Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menunding lawan politik Jokowi menciptakan isu sosial imajiner untuk menjatuhkan citra pemerintah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News