PDIP Pengin Bagi-Bagi Kursi Pimpinan MPR Dimusyawarahkan
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan pemilihan pimpinan MPR RI dilakukan secara musyawarah saja, jangan sampai terjadi mekanisme voting.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Yasonna H. Laoly di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8).
"Kalau boleh musyawarah mufakat dulu. Jangan ada voting lah karena MPR ini kan majelis permusyratawan rakyat," kata Yasonna.
BACA JUGA: Rachmawati Soekarnoputri Kritik Usul Penambahan Pimpinan MPR
Mekanisme.musyawarah dan mufakat menurutnya cara paling elegant dalam menentukan siapa yang duduk di kursi pimpinan lembaga tinggi negara itu. Bukan dengan cara voting yang terjadi 5 tahun lalu.
"Kita serahkan pada seluruh parpol yang ada, tidak hanya koalisi (pemerintah), tetapi semua parpol untuk duduk bersama lah," lanjut menteri hukum dan HAM itu.
Sebagai lembaga tinggi negara tempat berhimpunnya anggota DPD dan DPD, katanya, sudah seharusnya prinsip musyawarah dan mufakat diutamakan.
"Saya kira kalau musyawarah untuk mufakat akan lebih baik lagi. Apa pun namannya itu duduk bersama sepakati bersama," tandasnya. (fat/jpnn)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan pemilihan pimpinan MPR RI dilakukan secara musyawarah saja, jangan sampai terjadi mekanisme voting.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- PDIP Jaring Nama Untuk Pilgub Jakarta, Ada Risma, Azwar hingga Andika Perkasa
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan
- Airlangga Membaca Peluang Kerja Sama PDIP - Prabowo, Begini Analisisnya