JPNN.com 
Pelatihan Kartu Prakerja Berpotensi jadi Kasus Hukum setelah 2024, Siap-siap Bro!
Kamis, 21 Mei 2020 – 05:04 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Foto: M Fathra/JPNN.Com
"Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh pasal tersebut," ujar Arsul.
Arsul mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema kartu prakerja ini untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya.
"Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum," ujar Arsul Sani. (ikn/jpnn)
Arsul Sani mengingatkan dana pelatihan kartu prakerja bisa menjadi kasus hukum seperti skandal BLBI, Bank Century, dan E-KTP.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Habiburokhman Gerindra: Alhamdulillah, Hak Angket Tidak Jadi
- Soal Gudang Amunisi Meledak, Pimpinan Komisi I Minta TNI AD Melakukan Ini
- Karier.mu Sediakan Pelatihan Prakerja Sesuai Kebutuhan Angkatan Kerja
- Inilah 7 Garis Besar Materi UU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta
