Pembangunan Gedung DPR Jalan Terus

Di antara 11 perusahaan itu, terdapat kontraktor konsorsium yakni PT Adhi Karya dengan Wijaya Karya (Wika). Dua perusahaan itu sudah memiliki reputasi tinggi. Namun, PT Adhi pernah menjadi sorotan saat melakukan pembangunan Rumah Jabatan Kalibata.

Ketika itu, PT Adhi diduga mensubkontrakkan kemenangan tender kepada kontraktor lainnya. Soemirat menyatakan telah mengantisipasi hal itu. Menurut dia, hal yang terjadi dalam pembangunan RJA Kalibata tidak akan terulang. Setjen DPR RI akan menggunakan ketentuan perpres 54/2010 demi mengatur keberadan konsorsium.

"Untuk KSO, sudah harus ada akta notaris, berapa sharingnya, siapa leadernya. Subkontrak, dalam penawaran kita terbuka. Barang yang ditawarkan harus ada pendukungnya," jelas Soemirat.

Dalam penyusunan anggaran, diketahui bahwa pembangunan gedung baru dana totalnya menjadi Rp 1,1 triliun. Jumlah itu mempengaruhi harga pengadaan ruang anggota DPR. "Dari sebelumnya luas 120 meter persegi, sekarang Rp 111,1," kata Soemirat.

Ruang itu digunakan satu anggota dewan, lima staf ahli, dan satu sekretaris pribadi. "Jadi ada efisiensi," jelasnya.