Pembelian Pesawat Kepresidenan Dinilai Inkonstitusional

JAKARTA - Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan Nomor 11 Tahun 2011 karena dinilai inkonstitusional.

"Bentuk gugatan ini adalah kedudukan hukum dan gugatan warga negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi usai memasukan gugatan di gedung MK, Kamis (25/8).

Menurut Uchok, anggaran dalam APBN Perubahan 2011 banyak diperuntukan kepada pemerintah dan DPR daripada dipersembahkan sebesar-besarnya untuk untuk kemakmuran rakyat.  "Postur APBN-P yang masih jauh dari semangat memakmuran rakyat," ujarnya.

Menurut Uchok, hal itu bisa dilihat dari alokasi anggaran dalam APBN Perubahan 2011 yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat malah  diperuntukan buat pembelian green air craft pesawat kepresidenan, pembangunan gedung DPR yang dialokasikan RP 800 miliar, serta kunjungan kerja luar negeri bagi para anggota DPR RI.