Pemda Dituntut Aktif Lakukan Redistribusi Guru

JAKARTA - Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Baedhowi, mengatakan bahwa solusi yang terbaik untuk mengatasi krisis guru adalah dengan melakukan redistribusi guru. Baedhowi menilai, hingga saat ini yang turut menghambat pemerataan guru di sejumlah daerah di Indonesia, adalah pemetaan guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Yang harus dilakukan memang redistribusi guru. Akan tetapi, hal itu memerlukan pemetaan. Sayangnya, pemetaan itu hingga saat ini belum juga selesai dilakukan oleh daerah,” ungkap Baedhowi, ketika dihubungi JPNN di Jakarta, Rabu (26/1).

Dengan adanya ancaman pensiun massal akibat dari pengangkatan massal tenaga guru SD yang dilakukan pemerintah pada tahun 1974, Baedhowi mengungkapkan agar hal tersebut jangan terlalu dikhawatirkan. Pihaknya katanya, sangat yakin jika Indonesia cukup banyak memiliki guru. "Dalam menangani masalah ini, harus lebih dicermati. Jangan sampai nantinya malah terjadi penumpukan guru," tegasnya.

Jika ada daerah yang mengeluhkan sampai kekurangan guru hingga lebih dari 50 ribu orang guru, Baedhowi mengimbau agar sebaiknya angka tersebut lebih diperjelas dan dilihat secara teliti. "Kekurangan hingga 50 ribu orang guru itu di wilayah mana? Apakah di kota, atau di kabupaten? Daerah dalam hal ini juga harus jelas dalam menyebutkannya. Saya yakin, pastinya di daerah tersebut terjadi penumpukan guru di kota. Sehingga, di kabupaten atau di desa mengalami kekurangan guru, sehingga tidak ada pemerataan," tandasnya.