Pemerintah Bicara Soal Perpres Logistik, Isinya Aturan ODOL & Penghapusan Pungli

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional yang memuat rencana aksi terkait implementasi zero over dimension over loading (ODOL).

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Yusuf Nugroho mengatakan saat ini pemerintah sudah menyusun rancangan rencana sembilan aksi terkait implementasi penanganan ODOL yang akan tertuang dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional.

Dia menyebutkan sembilan aksi tersebut, pertama integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik.

"Dengan integrasi itu lebih meningkatkan tingkat akurasi dalam pendataan angkutan barang yang tentunya nanti ditindaklanjuti terhadap kepatuhan dari penyelenggaraan angkutan barang itu sendiri," kata Yusuf dikutip Sabtu (5/7).

Melalui integrasi itu nantinya bila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam sistem penyelenggaraan transportasi baik kelebihan dimensi dan kelebihan muatan, maka pengenaan sanksinya juga bisa melalui sistem elektronik.

"Sistem ini akurasinya akan lebih baik tidak berdasarkan subjektif dari seseorang sehingga pemberian sanksinya pun juga mengena, tepat sasaran," ujar Yusuf.

Aksi kedua yaitu pengawasan, pencatatan, penindakan dan penghapusan pungli di sektor transportasi darat; aksi ketiga penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten-kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik; aksi keempat peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang.

Aksi kelima pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri yang masing-masing menerapkan atau melanggar zero ODOL.