Pemerintah Diminta Terbuka Terkait Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Oleh karena itu, ketika muncul angka harga keekonomian Pertalite yang jauh lebih tinggi dari harga jual Pertamax, maka yang patut dikaji bukan realitas industrinya, melainkan formulasi kebijakan yang digunakan.

Menurut Mulyanto, angka harga keekonomian yang beredar saat ini diduga berasal dari pendekatan formula berbasis harga impor (import parity price), yang tidak sepenuhnya mencerminkan struktur biaya riil dalam negeri. 

Pendekatan ini, jika digunakan secara menyeluruh tanpa memperhitungkan produksi domestik dan efisiensi distribusi, berpotensi mendorong estimasi biaya ke arah yang lebih tinggi. 

Akibatnya, nilai kompensasi atau subsidi yang harus ditanggung negara pun berpotensi membesar secara tidak proporsional.

"Dalam konteks fiskal, kondisi ini tidak dapat dipandang ringan. APBN harus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk subsidi energi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil, bukan sekadar hasil dari asumsi formula yang kurang presisi," terang Mulyanto.  

Karena itu, Mulyanto menekankan, diperlukan langkah korektif yang terukur dan berbasis data. 

Pemerintah bersama lembaga terkait perlu membuka secara transparan struktur biaya BBM, mulai dari biaya kilang, komposisi impor dan domestik, hingga distribusi dan margin.

"Audit independen oleh lembaga negara seperti BPK menjadi penting untuk memastikan bahwa formula yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan tidak mengandung bias yang merugikan keuangan negara," pungkas Mulyanto.