Pemerintah Dinilai Perlu Memperkuat Mitigasi Serangan Siber di Media Sosial
Ika menilai situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari akumulasi kemarahan masyarakat terhadap kesenjangan dan minimnya akuntabilitas negara.
“Sekarang ini, ketika aparat penegak hukum dan penguasa menunjukkan kesenjangannya. Masyarakat kan sudah geram melihat kesenjangan dan minimnya akuntabilitas negara,” tuturnya.
Menurut dia, kondisi yang berlangsung selama sekamir dua tahun tersebut membuat masyarakat makin mudah terdorong oleh trigger event tertentu.
Dia menyebutkan mobilisasi masyarakat saat ini telah bergerak dari sekadar ekspresi kemarahan di media sosial menuju tindakan nyata di lapangan.
“Orang sudah tidak mau lagi cuma curhat atau marah-marah di media sosial - mereka mau melakukan sesuatu yang lebih besar, karena mereka merasa kalau kami melakukan sesuatu, berarti kami masih punya power,” ungkap Ika.
Dia menilai masyarakat ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kuasa di tengah kecemasan dan keputusasaan terhadap kondisi saat ini.
“Bahkan sesimpel menutup rekening bank, atau memindahkan gaji karyawan yang jumlahnya sekamir 120 orang kalau tidak salah. Mereka ingin merasakan dan menunjukkan bahwa mereka masih punya kuasa,” jelasnya.
Harus Deteksi Sejak Tahap Awal
Pemerintah Indonesia dinilai perlu memiliki kerangka khusus untuk menghadapi ancaman cognitive warfare yang menyasar perspektif publik di medsos
- Bakom Seharusnya Diisi Praktisi PR, Komunikasi Pemerintah Tidak Cukup Hanya Publikasi
- Buku 'Perang Kognitif' Dr. Agus Bhakti: Saat Informasi Menjadi Senjata Massal Baru
- Hardjuno: Pemerintah Mengaku Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas
- Pemerintah Lanjutkan Program Magang Vokasi dan PPh Pasal 21 untuk Pekerja Pada 2027
- Pemerintah Diminta Tak Pukul Rata Evaluasi IUP, Tambang Taat Aturan Harus Beroperasi
- Aktivis 98: Pengesahan UU Reforma Agraria Bukti Komitmen Pemerintah dan DPR
JPNN.com




