Pemerintah Harus Beri Penjelasan

JAKARTA- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Aziz menilai rencana kenaikan gaji pejabat negara berpotensi menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Apalagi, anggaran yang diajukan tidak disertai penjelasan detail dari pemerintah.

 

"Memang anggarannya sudah ada dan sudah disetujui, tapi kalau kenaikan gaji ini jadi terlaksana juga tahun ini, pasti menimbulkan kesenjangan yang besar di masyarakat," kata Harry.

Rencananya, kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara berkisar 10-20 persen. Kebijakan ini masih menunggu presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum kebijakan tersebut. Namun, belum lagi PP tersebut ditandatangani, pro kontra di masyarakat mencuat lantaran kebijakan tersebut dinilai tidak pro rakyat.

"Nanti pasti ada pembahasan mengenai kenaikan gaji pejabat negara ini. Pemerintah harus bisa menjelaskan spesifikasi kenaikan seperti apa dan besarannya berapa. Misalnya untuk menteri berapa, untuk Presiden berapa, itu harus jelas. Sekarang pengajuannya tidak jelas alokasinya," tegas Harry.(afz/jpnn)