Pemerintah Harus Tegas Atasi Konflik Agraria

JAKARTA – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Sandra Moniaga mengakui bahwa masalah konflik pertanahan sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan, masalah pertanahan itu tak jarang yang berujung pada pelanggaran HAM.

       

“Ketika terjadi klaim sepihak oleh negara, oleh pemerintah yang terjadi atas tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki atau diakui masyarakat tanah mereka, baik berdasarkan adat atau sumber lain, itu adalah suatu pelanggaran hak atas kekayaan atau property right,” kata Sandra, kepada JPNN, Senin (14/1).

       

Dijelaskan Sandra, ketika hak itu kemudian diberikan negara kepada pihak lain, maka masyarakat tidak bisa memanfaatkan tanahnya lagi. “ Mulailah dilanggar hak atas pekerjaan, tapi seringkali terhadap masyarakat adat itu yang terjadi juga pelanggaran hak budaya,”  katanya.

       

Sebab, lanjut dia, seperti diketahui bagi masyarakat tanah itu merupakan kehidupan mereka. Tak jarang, kata dia, banyak Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hutan, bahkan untuk pertambangan yang menggusur tanah masyarakat.  “Bahkan, ada pekuburan juga yang tergusur,” jelasnya.