Pemerintah Perbarui Aturan Fasilitas Gudang Berikat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan terkait fasilitas Gudang Berikat sebagaimana diatur melalui PMK 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat (GB).

Aturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk berkompetisi baik di pasar lokal maupun internasional.

Melalui PMK 155/PMK.04/2019, Kementerian Keuangan telah mengganti PMK 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat.

Penggantian tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemudahan berusaha bagi pengguna fasilitas GB, pengembangan fungsi fasilitas GB, dan Optimalisasi pengawasan barang di GB.

"Kemudahan berusaha yang diberikan kepada pengguna fasilitas Gudang Berikat berupaya untuk mempercepat dan mempermudah perizinan dan mempermudah perusahaan dalam melaksanakan operasional usaha. Perizinan dipermudah dan dipercepat dengan cara sinkronisasi peraturan terkait perizinan, sedangkan operasional usaha dipermudah dengan cara penambahan masa timbun, simplifikasi dokumen, perlakuan tertentu, dan pengaturan terkait GB
Mandiri,” ungkap Syarif.

Selain itu, PMK 155/PMK.04/2019 juga beradaptasi dengan perkembangan proses bisnis industri dengan melakukan pengembangan fungsi fasilitas, antara lain penambahan jenis barang yang mendapatkan fasilitas, yaitu barang untuk keperluan pengusahaan dan penyelenggaraan di Gudang Berikat, serta pengaturan tentang GB One on One, returnable package, dan perusakan barang di Gudang Berikat.

Dengan banyaknya kemudahan dan pengembangan yang diberikan, PMK 155/PMK.04/2019 juga mengamanatkan pola pengawasan yang efisien dengan manajemen risiko, sehingga fasilitas yang diberikat tepat sasaran.

“Pengaturan terkait pengawasan antara lain penegasan terkait stripping, penegasan terkait tanggung jawab pengusaha GB, pemisahan tempat timbun dan pemeriksaan, serta pengaturan terkait monitoring dan evaluasi di Gudang Berikat,” tambah Syarif.