Pemilukada Grobogan Digugat ke MK

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), yang diajukan oleh tiga pasangan calon, Selasa (2/2). Masing-masing adalah Bambang Budisatyo-Edy Mulyanto, Sri Sumarni-Pirman Hadi Sasono, serta Pangkat Djoko Widodo-Muhammad Nurwibowo. Namun, majelis hakim lantas menggugurkan pemohon Pangkat-Muhammad Nurwibowo, karena tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara.

Dalam sidang hari ini, di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Akil Mochtar, para pemohon meminta agar MK membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Grobogan, karena dianggap telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, selama proses pemilukada berlangsung. "Kami meminta kepada hakim agar dilaksanakan pemilukada ulang di Grobogan," kata kuasa hukum pemohon Hadi Sasono.

Dilanjutkan Hadi, hal itu karena menurutnya, selama proses pemilukada berlangsung, telah terjadi pelanggaran money politic, adanya keterlibatan aparat pemerintah dan mobilisasi pegawai untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sementara selain itu, para pemohon juga mendalilkan adanya mutasi besar-besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pemasangan spanduk dan baliho sebelum masa kampanye.

Sementara, menanggapi dalil pemohon tersebut, pihak termohon pun membantah dalil-dalil yang disampaikan. Menurut pengakuan termohon pula, selama proses pemilukada di Kabupaten Grobogan, prosesnya berlangsung secara jujur dan adil. "Dalil pemohon berbanding terbalik (dengan kenyataan), karena pemilukada berlangsung dengan jurdil. Seandainya terjadi pelanggaran, pasti dimuat di media, mengingat Kabupaten Grobogan berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah," kata Umar Ma'ruf, selaku kuasa hukum termohon.