Pemohon Uji Formal UU TNI Minta MK Batalkan Undang-Undang Baru

Di sisi lain, pemohon Perkara 69/PUU-XXIII/2025 menilai pembentukan UU TNI dilakukan secara tertutup dan terburu-buru. Mereka menyoroti rapat konsinyasi panitia kerja di hotel mewah yang dilaksanakan tanpa keterbukaan.

"Undang-undang yang lahir dari proses yang cacat partisipasi seperti ini akan kehilangan legitimasi demokratisnya," kata Kartika Eka Pertiwi, salah satu pemohon yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Para pemohon meminta MK menyatakan UU TNI baru tidak memenuhi ketentuan konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga UU TNI lama harus diberlakukan kembali.

Mahkamah Konstitusi mencatat 14 permohonan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2025. Sebanyak 11 perkara telah disidangkan, delapan di antaranya menguji aspek formal, dua perkara menggugat formal dan materiel, serta satu perkara murni uji materiel. Satu permohonan, yakni Perkara 57/PUU-XXIII/2025, telah dicabut oleh pemohon yang terdiri dari tiga mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. (antara/jpnn)