Pemprov Jateng Susun Strategi Penguatan Fiskal agar APBD 2026 Berjalan Optimal

Selasa, 10 Februari 2026 – 17:53 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA 2025 dan Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada Selasa, 10 Februari 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

Dia juga menyoroti piutang pajak dari sektor opsen pajak yang harus segera dituntaskan.

Baca Juga:

Pemprov Jateng Mulai Buka Posko Terpadu Nataru

Selain efisiensi internal, Gubernur juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengoptimalkan kinerjanya dan harus berorientasi pada hasil nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi Pemprov, bukan untuk Gubernur atau Sekda secara pribadi. Orientasinya harus hasil untuk kemakmuran masyarakat," tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno menambahkan akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci kesehatan anggaran.

Berdasarkan data tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,38 persen dari target.

Sumarno mengakui adanya tantangan berat di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat kondisi ekonomi makro dan kebijakan nasional terkait kendaraan listrik yang membebaskan biaya BBNKB.

Untuk menjaga keseimbangan fiskal di tahun 2026, Pemprov Jateng berencana melakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp 814 miliar melalui dua jalur.

Pertama, optimalisasi pendapatan yang berfokus pada peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan. Sektor-sektor ini akan diakselerasi melalui kolaborasi lintas sektor.