JPNN.com 
Peneliti Independen Soroti Menguatnya Militer di Ranah Sipil Hingga Bongkar Dugaan Cetak Biru Elektoral 2029
Ketiga, keberadaan Perpres Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai menyempurnakan arsitektur baru kekuasaan pertahanan.
Menurut Gian, DPN tidak lagi sekadar dewan penasihat presiden, melainkan bergerak menjadi pusat koordinasi lintas sektor, termasuk geoekonomi.
“Akibatnya, urusan pangan, energi, investasi, sampai teknologi siber diposisikan sebagai bagian dari struktur pertahanan negara,” kata dia.
Dia menyebut kondisi tersebut sebagai gejala Governance Security State, yakni ketika hampir seluruh sektor sipil mulai dipandang sebagai persoalan keamanan negara.
Soroti Keterlibatan Militer di Ranah Sipil
Gian juga menyoroti semakin luasnya keterlibatan unsur pertahanan dalam berbagai sektor non-militer.
Dia menyinggung pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang menempatkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Pengarah.
Menurut dia, posisi kementerian teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru berada di bawah struktur satgas tersebut.
Peneliti kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan Gian Kasogi menilai sedang terjadi perluasan kekuasaan sektor pertahanan dan militer secara sistematis.
- Dua Kriteria Pendamping Prabowo di Pilpres 2029
- Golkar Tetap Bareng Prabowo di 2029, Jokowi Sulit Bermanuver
- Selama PSI di Bawah Ambang Batas, Poros Solo Tak Bakal Banyak Bermanuver Sambut Pilpres 2029
- Bahlil Jadi Cawapres Prabowo di 2029? Begini Analisis Efriza
- Peluang AHY di Pilpres 2029: Capres atau Cawapres? Butuh Strategi Ganda
- Hanya Dua Partai Politik Tetap Setia kepada Prabowo hingga Pilpres 2029
