Penjelasan KKP dan Kejagung Soal Viral Tanggul Beton Cilincing yang Dibangun PT KCN

“Pak Widodo ini ya harus penuh dengan rasa tanggung jawab dan juga comply terhadap aturan yang ada, baik yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga kementerian yang lain,” tutur Fajar.

Semantara itu, Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun Kejagung RI Irene Putri menuturkan bahwa pihaknya melakukan pendampingan pembangunan pelabuhan.

Kejagung memastikan adanya ketersediaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga perjanjian kontrak saat PT KCN mengerjakan proyek tersebut.

“Kami membantu, mengexist, mendampingi KCN dan juga kementerian untuk secara legal dan secara prosedurnya ini terpenuhi,” jelas Irene.

PT KCN juga disebut melibatkan

Kementerian Lingkungan Hidup yang saat masih bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Itu semua isu hukum sudah diselesaikan, tapi memang proyeknya terus berjalan. Jadi, proyeknya terus berjalan, tapi isu hukumnya yang menyertai itu sudah didampingi dan sudah diselesaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, sebuah video viral menampilkan tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu terakhir.