Penolakan Pilkada Via DPRD Tinggi, Sekjen Golkar Singgung Trauma Orde Baru
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Golkar Sarmuji menilai tingginya masyarakat yang menolak wacana pilkada melalui DPRD karena bayangan kontestasi politik yang bergaya Orde Baru (Orba) yang mengeliminasi keterlibatan publik.
Hal demikian dikatakan Sarmuji demi menyikapi temuan terbaru LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD.
"Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model orde baru di mana keterlibatan publik hampir nihil," kata dia kepada awak media, Kamis (8/1).
Sarmuji mengatakan Golkar akan memastikan perubahan desain pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD tetap melibatkan partisipasi publik.
"Kalau pun nanti ada perubahan desain pilkada, kami akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung," ujarnya.
Sarmuji kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan Golkar punya hitungan tersendiri terkait keinginan publik terhadap desain pilkada.
"Ya, yang dipikirkan Golkar bagaimana desain pilkada bisa berimplikasi lebih terhadap kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap bahwa 66,1 persen publik menolak wacana pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.
Sekjen Golkar Sarmuji menangkap ada semacam trauma yang membuat tingginya angka penolakan pilkada melalui DPRD.
- Golkar Dukung Langkah Presiden Prabowo Soal Perbaikan Tata Kelola Pajak
- Bahlil: Aku Pikir Golkar Bukan Kapitalis, Tetapi Sosialis, Ini Jujur
- KPK soal Pilkada Lewat DPRD: Semakin Besar Risiko Transaksi Kekuasaannya
- Jokowi Ngebet Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Golkar
- Adies Kadir Sudah Dilantik Jadi Hakim MK, Legitimasinya Tak Bisa Diganggu Gugat
- Tito Sebut Rakornas Pusat dan Daerah Diikuti 4.011 Forkopimda
JPNN.com




