Perintah Efisiensi dari Prabowo, Pemda Pilih Mengorbankan PPPK, Astagfirullah!
jpnn.com, JAKARTA - Perang Iran versus Amerika Serikat-Israel berdampak pada krisis ekonomi global. Indonesia pun terkena dampaknya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan akan mengurangi belanja-belanja tidak produktif.
Seluruh instansi baik pusat maupun daerah diminta melakukan efisiensi anggaran.
Sayangnya, perintah Presiden Prabowo Subianto agar efisiensi untuk kegiatan tidak produktif dan sifatnya seremoni diterjemahkan salah di daerah.
Pemda memangkas anggaran produktif seperti pendidikan. Anehnya, di tengah efisiensi itu ada gubernur yang beli mobil dinas seharga Rp 8 miliar.
Lebih menyedihkan, tidak sedikit pemda yang pilih merumahkan tenaga non-ASN, bahkan ASN PPPK jadi target.
Hal itu diawali oleh Kabupaten Donggala (Sulteng), Kabupaten Deli Serdang (Sumut), dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur) yang tidak memperpanjang kontrak kerja sebagian PPPK.
Tahun ini, hal serupa bisa saja meluas mengingat cukup banyak yang selesai masa kontrak kerjanya.
Pemda memilih tidak memperpanjang kontrak PPPK saat ada perintah efisiensi anggaran, alih status ke PNS mendesak
- 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK Tendik Masuk APBN, tetapi PP Dana Pensiun Belum Terbit, Seskab Teddy Beri Perhatian
- Rapat Minggu Malam, Presiden Prabowo Menyampaikan Instruksi
- PPPK Mulai Bertumbangan, PP Dana Pensiun Belum Juga Terbit
- 5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK Paruh Waktu Belum Dibayar hingga Juni, Gaji Ke-13 Aman?
- 5 Besar Pemda Belanja Pegawai Tertinggi, Masalah PPPK Ada Solusi
- Fuad Bawazier: Isu Ganti Menkeu Purbaya Bagian dari Cipta Kondisi
JPNN.com




