Perkuat Pelindungan dan Kerja Sama Bilateral, Menteri Mukhtarudin Temui Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa proses pendataan ini sama sekali tidak membebani Pekerja Migran maupun Pemerintah Malaysia.

"Biaya dokumen dan jaminan sosial ditanggung oleh pemberi kerja (employer). Pelaksanaannya pun dilakukan melalui kantor-kantor Perwakilan RI (KBRI/KJRI) tanpa menimbulkan kewajiban administratif baru bagi Pemerintah Malaysia," imbuh Mukhtarudin.

Lebih lanjut, Indonesia juga mendorong pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) untuk diarahkan secara masif ke sektor formal, yang diyakini akan semakin meningkatkan kualitas pelindungan dan kesejahteraan pekerja.

Sepakat Bentuk Joint Working Group (JWG) Tahun 2026

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan konkret yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Pihak Pemerintah Malaysia menyatakan sepakat dan mendukung penuh kehadiran aplikasi Halo Migran sebagai langkah positif penataan data pekerja.

Sebagai tindak lanjut jangka panjang, kedua negara sepakat membentuk Joint Working Group (JWG) atau Task Force Bersama.

Tim kerja ini akan bertugas menyusun peta jalan (roadmap) jangka panjang pengembangan talenta, penyelarasan kompetensi sesuai kebutuhan industri Malaysia, serta penguatan sistem pelindungan.

"Insyaallah, JWG ini akan resmi dilaksanakan pada tahun 2026 ini. Pihak Malaysia menyambut positif dan menyatakan kesiapannya untuk segera berangkat ke Jakarta guna melakukan perundingan lebih mendalam," kata Menteri Mukhtarudin.