Perlu Ada Badan Khusus untuk Memonitor Arah Pembangunan Nasional

Perlu Ada Badan Khusus untuk Memonitor Arah Pembangunan Nasional
Rudi S Kamri. Foto: Dok Pri

jpnn.com, JAKARTA - Oleh: Rudi S Kamri, Pegiat Media Sosial 

Beberapa hari terakhir ini publik disuguhi tontonan yang tidak lucu dan tidak mendidik, yaitu terjadinya polemik panas di media massa antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly versus Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Ini salah satu contoh kecil betapa seringnya kebijakan pemerintah pusat tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah.

Ribuan masalah serupa dengan kasus berbeda kemungkinan terjadi, tetapi tidak terekspos media massa.

BACA JUGA: Jangan Kaget Kalau 20 Persen Kabinet Jokowi - Ma'ruf Berisi Menteri Milenial

Penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi konstruktif yang dibangun antara pemerintah pusat dan pemda.

Akibatnya, banyak kebijakan strategis pemerintah pusat atau kebijakan presiden tidak dijalankan sesuai dengan tujuan mulia yang diinginkan.

Ujungnya, masyarakat luas yang dirugikan atas silang sengkarut yang terjadi.

Beberapa hari terakhir ini publik disuguhi tontonan yang tidak lucu dan tidak mendidik, yaitu terjadinya polemik panas di media massa antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly versus Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News