Persentase Belanja Pegawai Tinggi Bukan karena Naik, Pertahankan PPPK!
Jumat, 17 April 2026 – 04:09 WIB
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com
Sebab, penghentian tenaga PPPK dapat memicu bertambahnya angka pengangguran sehingga belanja lain perlu diefisienkan.
“Kalau ini sampai diberhentikan, akan muncul pengangguran baru. Maka lebih baik kita (pemda) meminimalisasi belanja lain, tetapi tetap mempertahankan PPPK,” kata Herman Deru. (antara/jpnn)
Banyak daerah mengalami masalah porsi belanja pegawai di APBD yang berdampak pada nasib PPPK.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Konon, Ada Kabupaten & Kota yang Pakai 70 Persen APBD Buat Belanja Pegawai
- DPR Usul Revisi UU HKPD Terkait Belanja Pegawai Pakai APBD
- DPR-Pemerintah Sepakat Jaga Nasib PPPK & Paruh Waktu, Teken 6 Poin Keputusan
- Ini 7 Kesepakatan DPR dengan Pemerintah, Poin 6 Bikin PPPK Teknis Protes
- Mendagri Sarankan Pemda Pakai APBD untuk Memperbaiki Sekolah Ketimbang Belanja Pegawai
- Mendagri Tito Minta Semua Pemda tak Merekrut Honorer Baru
JPNN.com




