PGRI Desak Pemerintah Jangan Persulit Pencairan TPG Guru Honorer, Sederhanakan Proses Administrasi
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Keuangan segera menuntaskan proses administrasi, penyediaan anggaran, dan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi honorer atau Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang telah memenuhi persyaratan.
PGRI menegaskan TPG bukan bantuan sosial, bukan hadiah pemerintah, dan bukan pula bentuk kemurahan hati negara. TPG merupakan hak profesional guru yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru honorer atau non-ASN sudah menunggu sejak Juli 2026 sampai saat ini.
"Negara tidak boleh menuntut profesionalisme guru secara maksimal, tetapi membiarkan pemenuhan hak profesional mereka terhambat oleh panjangnya proses birokrasi," kata Wakil Sekjen PB PGRI Wijaya Winarja dalam pesan elekroniknya kepada JPNN, Senin (12/10/2026).
PB PGRI memahami bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) data penerima TPG masih terus berlangsung. Guru bersama operator sekolah diminta mencermati kesesuaian data yang diisikan maupun diunggah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ketepatan data menjadi salah satu prasyarat penting agar penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dapat diproses sesuai ketentuan.
Namun, PB PGRI mengingatkan bahwa proses administratif tersebut tidak boleh menjadi alasan pembenaran atas keterlambatan yang berlarut-larut. Pemerintah harus memastikan sistem pendataan bekerja secara akurat, transparan, terintegrasi, dan tidak membebankan seluruh persoalan administratif kepada guru maupun operator sekolah.
"Pemerintah jangan persulit. Sederhanakan proses validasi, penerbitan SKTP dan pencairan TPG," tegas Wijaya.
Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PB PGRI itu melanjutkan bagi guru yang datanya telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan, PGRI mendesak agar proses penerbitan SKTP oleh unit berwenang di Kemendikdasmen segera dituntaskan. Guru yang telah memenuhi kewajibannya tidak seharusnya terus menunggu tanpa kepastian kapan haknya akan diterima.
Persoalan yang tidak kalah mendesak adalah penyelesaian kebutuhan anggaran. Berdasarkan informasi dari Ditjen GTK, perkembangan proses yang disampaikan kepada PGRI, Kemendikdasmen terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kebutuhan anggaran belanja tambahan.
PGRI mendesak pemerintah jangan mempersulit pencairan TPG guru honorer, sederhanakan proses administrasi.
- PPPK Paruh Waktu Enggak Bakal Gelisah Lagi
- Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka Bulan Ini, PPPK & Guru Honorer Berpeluang?
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Dipuji, PPPK PW Non-Guru Bakal Jadi ASN Penuh, tetapi P3K Teknis 35+ Minta Diangkat PNS
- 5 Berita Terpopuler: Terbit SE Terbaru, Pastikan Guru di Dapodik Tidak Dipecat, tetapi Ada Pesan Penting untuk PPPK & PNS
- Mendikdasmen Berkali-kali Memuji Guru Honorer, PPPK Paruh Waktu dan PPPK
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Guru Honorer & PPPK Paruh Waktu, BKN Punya Info Regulasi Alih Status
JPNN.com




