Pilkada Melalui DPRD Dianggap Tak Menjawab Persoalan Politik Uang saat Pemilihan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut wacana pilkada melalui DPRD perlu ditolak, karena tidak menjawab isu politik uang hingga biaya mahal penyelenggara dan peserta.

Ray menuturkan politik uang secara faktual sebenarnya tidak hanya terjadi di pilkada, melainkan dalam pileg dan pilpres.

"Jika politik uang marak di semua pemilihan, tidak relevan menjadikan praktik ini dengan mengubah sistem pilkada langsung," ujar dia kepada awak media, Selasa (23/12).

Menurut Ray, sistem bukan hal yang salah dan perlu diubah ketika semua kontestasi politik di beberapa tingkatan memakai politik uang.

"Masalahnya bukan lagi pada sistem, tetapi sudah pada budaya politik Indonesia," kata aktivis prodemokrasi itu.

Toh, Ray mempertanyakan urgensi mengubah pelaksaan pilkada dari langsung ke DPRD ketika politik uang ada di semua tingkat pemilihan.

"Mengapa hanya pilkada yang diubah. Semestinya bukankah semua model pemilihan harus diubah ke model tak langsung," ujarnya.

Dia menuturkan politik uang sebenarnya secara hukum tidak menunjukkan masifnya praktik tersebut pada pilkada.