Pilkada via DPRD Menggeser Rakyat Jadi Fitur Demokrasi Nonaktif
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali menjadi sorotan.
Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi, menilai wacana tersebut berpotensi menggeser peran rakyat dari proses demokrasi lokal tanpa menyentuh persoalan mendasar yang selama ini melekat dalam praktik pilkada.
Iqbal mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada langsung yang telah berlangsung hampir dua dekade tidak dapat serta-merta dinilai gagal.
Menurutnya, sejumlah kepala daerah yang lahir dari mekanisme pemilihan langsung justru mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif dan memberi dampak pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa pilkada langsung dalam 20 tahun terakhir tidak semuanya buruk. Ada banyak pemimpin daerah hasil pilkada langsung yang kinerjanya baik dan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah,” ujar Iqbal, Kamis (25/12).
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa praktik pilkada langsung juga diiringi berbagai persoalan.
Tingginya biaya politik, maraknya praktik politik uang, hingga keterbelahan politik di tingkat akar rumput menjadi catatan yang menurutnya perlu dibenahi secara serius.
Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dijawab dengan mengganti sistem pemilihan.
Iqbal juga menepis anggapan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan otomatis menghilangkan praktik politik uang
- KPK soal Pilkada Lewat DPRD: Semakin Besar Risiko Transaksi Kekuasaannya
- Tito Sebut Rakornas Pusat dan Daerah Diikuti 4.011 Forkopimda
- Prof. Djohermansyah: Pilkada Saat Ini Tak Selaras dengan Realitas Indonesia
- Cegah Polarisasi, Great Institute Apresiasi Langkah DPR Menunda Revisi UU Pilkada
- OTT Berendeng Dua Kepala Daerah dan Urgensi Penataan Ulang Pilkada
- Heikal Safar: Dana Pilkada Langsung Bisa Dialihkan untuk Pendidikan dan Kesehatan Gratis
JPNN.com




