Pimpinan Honorer K2 Tolak PPPK, Ini Respons Moeldoko
jpnn.com, JAKARTA - Sikap sejumlah pimpinan honorer K2 yang menolak solusi dengan model PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) ditanggapi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, skema PPPK tersebut sudah menjadi jalan tengah setelah polemik pekerja honorer terus terjadi bertahan-tahun.
"Jalan tengah ini. Win-win antara kepentingan pemerintah dan honorer," ujarnya di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (5/12).
Moeldoko menjelaskan, pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS. Pasalnya, harus diakui, tidak semua honorer memiliki standar kompetensi yang mumpuni.
"Kita tidak ingin korbankan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Kalau dipaksakan jadi PNS, risikonya meluas," imbuhnya.
BACA JUGA: Ini Alasan Terbaru Pentolan Honorer K2 Tolak jadi PPPK
Oleh karenanya, memberikan kesempatan honorer untuk mendapat kesejahteraan setara PNS sudah cukup ideal.
Terkait kekhawatiran kontrak yang terbatas, mantan Panglima TNI itu menyebut masih bisa diperpanjang. Selama memenuhi standar dan lolos tes. "Apa susahnya sih setiap tahun tanda tangan kontrak," tuturnya. (wan/rin/far/agm)
Moeldoko mengatakan, tidak mungkin semua honorer K2 diangkat menjadi PNS karena risikonya bisa meluas.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- 846 PPPK 2023 Batanghari Terima SK, Muhammad Fadhil Arief Berpesan Begini
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- 389 PPPK 2023 Terima SK, Semuanya Tenaga Kesehatan
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
- Sesmenpora: PPPK Bukan ASN Nomor Dua
- Menteri Anas Singgung Lagi PPPK Part Time, 20% Jatah Guru Swasta