PKS Nilai Putusan MK Terkait Ijazah Gibran Konstitusional dan Harus Dihormati
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut partainya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
"Putusan itu merupakan keputusan konstitusional dan harus dihormati oleh semua pihak," ujarnya ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).
Diketahui, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi syarat pencalonan.
MK menyatakan pemohon, yakni Denny Indrayana dan sebelas lainnya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.
Sebab, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan gugatan diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024.
Namun, MK dalam putusannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
Kholid merasa putusan MK sebagai hal yang konstitusional dan demokratis, sehingga layak diapresiasi bersama.
"Saya kira apa yang dilakukan di MK itu sebuah proses yang konstitusional, demokratis, dan bisa menjadi sebuah apa merespons aspirasi dari masyarakat yang menggugatnya, ya," ujarnya.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebut partainya menghormati putusan MK terhadap perkara PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
- Polemik Ijazah Gibran: Ancaman Krisis Moral & Keteladanan?
- LOGIS 08 Dukung Respons Cepat Dasco Bantah Isu Jadi Wapres Gantikan Gibran
- Surat Penyetaraan Gibran Dibatalkan, Pakar Hukum Sarankan Ajukan Ulang
- Eka Widodo PKB: Kalangan Gen Z Nilai Gibran Tak Layak Jadi Wapres
- Astaga! Fraksi Gerindra Baru Bahas Skandal Wapres Gibran Sehabis Reses
- Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran Sosok Istimewa, Ini Profil dan Latar Belakang Pendidikannya
JPNN.com




