Polemik Ceramah Jusuf Kalla Soal Mati Syahid, Menteri HAM Pigai Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengimbau agar polemik yang muncul akibat pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), diselesaikan melalui mekanisme dialog.

Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi ketegangan sosial yang dipicu oleh perbedaan pandangan.

Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam isu yang sensitif seperti agama.

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai.

Ia menilai penyelesaian melalui klarifikasi dan komunikasi terbuka dapat mencegah eskalasi konflik sekaligus menjaga kohesi sosial di masyarakat.

Menurut dia, Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional tidak tepat langsung diasumsikan memiliki niat mendiskreditkan kelompok tertentu.

“Pak JK itu negarawan, mantan wapres saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” katanya.

Pigai menegaskan bahwa jika terdapat pernyataan yang dipersoalkan, mekanisme dialog harus menjadi pilihan utama sebelum menempuh jalur hukum.