Politikus PDIP: Dewan Perdamaian Gaza Memunculkan Persoalan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut keberadaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian (DP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump berpotensi memunculkan persoalan baru terkait perdamaian di Palestina.

"Keberadaan BoP justru berpotensi memunculkan persoalan baru dalam upaya menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza," kata TB Hasanuddin melalui layanan pesan, Selasa (27/1).

Sebab, kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin, kekuasaan DP Gaza terpusat di ketua yang dijabat Trump. 

Pemusatan kekuasaan di DP Gaza tertuang dalam piagam atau charter Board of Peace Pasal 3.1.(e)

Pasal itu menyatakan bahwa setiap keputusan Dewan Perdamaian memang diambil melalui mekanisme pemungutan suara, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan Ketua. 

Menurut Kang TB, Pasal 4.1.(e) piagam bersama bahkan memberikan hak veto bagi Ketua DP Gaza.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan BoP sangat terpusat, sehingga BoP berpotensi hanya menjadi instrumen legitimasi bagi agenda dan proyek perdamaian versi Trump di Gaza, bukan sebagai forum kolektif yang demokratis dan berkeadilan," ujar legislator itu PDI Perjuangan itu.

Selain pemusatan kekuasaan, kata Kang TB, BP Gaza juga tidak representatif dalam membangun perdamaian di Gaza.