Polri Harus Mengawal Program MBG
jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Inpoin Center Dr Tasrif M Saleh mendorong Kepolisian Indonesia (Polri) ikut terlibat dalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Program MBG sangat berdampak di masyarakat, namun memiliki persoalan yang krusial yaitu keamanan dan kesehatan. Maka Polri harus dilibatkan," ujar Tasrif di Jakarta, Sabtu (11/10).
Tasrif menyebut sejauh ini sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG yang ditemukan di puluhan kota dan kabupaten yang tersebar di 16 Provinsi.
Selain itu, dugaan temuan KPK bahwa anggaran MBG dikorupsi, menunjukan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
"Publik mendesak program MBG dievaluasi dan diberhentikan. Ini pukulan awal buat rezim pemerintah Prabowo. Karenya pemerintah harus memberikan jaminan pada program strategisnya, " tegas Tasrif.
Menurut akademisi Universitas Jayabaya ini, pemerintah perlu melibatkan Polri dalam program MBG untuk menguraikan masalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah terutama pada sektor penegakkan hukum yaitu keamanan dan keadilan.
"Polri tidak hanya sebagai penjaga integritas atau akuntabilitas, namun memberikan jaminan dan kepastian keadilan dan keamanan," ujarnya.
Sebagai penegak hukum, Polri akan mengawal program pemerintah dengan melakukan early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan, penyelewengan, atau ancaman keamanan sejak dini.
Penasihat Inpoin Center Dr Tasrif M Saleh mendorong Kepolisian Indonesia (Polri) ikut terlibat dalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Prabowo dan DPR Wajib Mendorong Polri Mematuhi Putusan MK, Jangan Cari-Cari Alasan
- Polri Gaungkan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki pada Operasi Zebra 2025
- Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil Abaikan Logika Reformasi
- Ahli Hukum Usulkan Penugasan Presiden Sebagai Solusi Anggota Polri di Jabatan Sipil
- Wagub Babel Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Akademik
- Haidar Alwi: Pesan Jelas dari Presiden dan DPR, Reposisi Polri Bukan Agenda Negara
JPNN.com




