PPP Sinyalir Ada Pesanan di Balik Pencabutan Perda Miras

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan sangat menyesalkan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tentang pencabutan Perda Larangan Miras di sejumlah daerah. Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali men mensinyalir ada kepentingan pengusaha di balik pencabutan tersebut.

     

"PPP sangat tegas menolak miras, sehingga benar-benar terkejut dengan pencabutan tersebut. Dugaan (kami) ada kepentingan, bisa diartikan seperti itu," ujar Suryadharma, disela acara jalan sehat, di Tangerang, Minggu (15/1).

Menurut dia, dugaan adanya kepentingan pihak tertentu dibalik kebijakan tersebut karena dengan adanya perda, distribusi miras praktis menjadi menurun. "Isu ini tentu sulit dibantah bahwa ada indikasi kuat pesanan dari pengusaha miras," tandasnya.

Karena hal itulah, pihaknya mendukung langkah perlawanan elemen masyarakat yang menolak pencabutan Perda Larangan Miras. Bahkan, dia berharap perjuangan masyarakat, pemda dan DPRD, maupun para tokoh agama terus berlanjut.