PPPK Digaji Berapa? Kapan Mulai Kerja? Semuanya gak Tahu

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto kembali mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo soal rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2.

Kebijakan PPPK tahap satu ini dinilai hanya menyulitkan pemerintah daerah yang rata-rata kesulitan menyediakan anggaran untuk mereka.

"Pemerintah jangan sewenang-wenang ke daerah. Yang paksa honorer K2 jadi PPPK siapa? Kan Jokowi. Lah terus kenapa daerah dibebankan dengan anggaran gaji lagi," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (5/3).

Mestinya, lanjut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, kalau Jokowi ingin menjadikan seluruh honorer K2 jadi PPPK semua sudah dipersiapkan matang. Mulai dari sistem rekrutmen, kapan kerjanya dan gajinya berapa.

BACA JUGA: Informasi Penting soal Tanggal Pengumuman Kelulusan Tes PPPK

Honorer K2 menangis saat aksi unjuk rasa. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

"Saya tanyakan yang lulus PPPK, digaji berapa dan kapan kerjanya. Semuanya ngaku enggak tahu. Kasihan kan kalau honorer K2 ini dipermainkan nasibnya. Enggak mau angkat PNS dan dialihkan PPPK. Giliran banyak yang ikut malah tidak jelas," bebernya.