Prabowo Wacanakan Bentuk Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mewacanakan akan membentuk pengadilan ad hoc untuk para pemimpin dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjabat 30 tahun terakhir.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

"Pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” ucap Prabowo.

Menurut dia, Indonesia memilik terlalu banyak BUMN yang jumlahnya mencapai 1074 perusahaan. Padahal, banyak BUMN yang menurutnya tidak produktif dan terus merugi.

“Banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus tapi laporannya untung, ngarang aja itu untungnya itu,” kata dia.

Bahkan Prabowo mengakui sempat mengalami masalah dengan perusahaan asing yang bekerja sama dengan BUMN.

Untuk itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memangkas ratusan BUMN yang dianggap tidak produktif.

“Saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” tuturnya.