Praktik Pilih Ketum Partai Tanpa Meritokrasi Dianggap Bisa Merusak Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menyebut kaderisasi kepemimpinan partai seharusnya bisa dibangun di atas sistem meritokrasi, bukan melalui rekrutmen instan tanpa dasar.

Adi berkata demikian dalam Seminar Nasional yang digelar Pinter Hukum bertajuk Independensi Partai Politik: Penguatan Soliditas Internal dan Mitigasi Intervensi Eksternal di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (28/3).

"Tidak sehat jika partai politik, dengan alasan apa pun, merekrut orang yang tidak jelas, lalu tiba-tiba menjadi ketua umum," kata dia dalam diskusi, Sabtu.

Adi melanjutkan demokrasi bisa rusak jika praktik merekrut figur tanpa rekam jejak jelas di partai, lalu menduduki posisi strategis ketua umum dilanjutkan. 

"Fenomena seperti ini ada dan berpotensi merusak demokrasi dalam tubuh partai,” ujarnya.

Selain menyoroti kepemimpinan tanpa meritokrasi, Adi juga menyinggung indikasi pengambilalihan partai oleh pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan historis maupun proses kaderisasi di internal. 

Menurutnya, praktik semacam itu berbahaya bagi demokrasi dan bisa melemahkan institusi partai secara keseluruhan.

Adi mengatakan independensi partai seharusnya dijaga dari segala bentuk intervensi dari pihak mana pun.