Presiden: Banyak Kepala Daerah Mengeluh

jpnn.com - JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sudah banyak mendengar keluhan dari para kepala daerah yang ragu-ragu menggunakan APBD karena khawatir dianggap salah oleh penegak hukum. Terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Presiden saat memberi sambutan peringatan Hari Antikorupsi di Istana Negara, Jakarta, Senin, (9/12).

"Saat ini munculnya keragu-raguan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan merealisasikan anggaran karena takut disalahkan. Saya mendengarkan keluhan para gubernur , walikota dan bupati mengalami kegamangan dalam melaksanakan tugasnya, karena takut disalahkan korupsi," ujar Presiden di hadapan para penegak hukum yang juga hadir di acara itu.

Menurut Presiden akibat keraguan itu, pejabat termasuk kepala daerah menjadi ragu untuk mencairkan anggaran pembangunan baik di pusat maupun daerah.

"Akhirnya pencairan anggaran sering terhambat dan hasil akhir APBN dan APBD tidak sesuai target kita," sambung Presiden.

Masih terkait penegakan hukum, Presiden mengaku banyak kepala daerah juga mengeluhkan terganggu dalam bekerja karena sering dipanggil penegak hukum untuk dimintai keterangan.

"Laporan yang saya terima, dipanggil oleh penegak hukum baik kejaksaan atau kepolisian hampir semuannya, sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, atau tidak mau bekerja ini yang saya terima masukan daerah," kata Presiden.

Mendengar keluhan-keluhan ini, Presiden meminta penegak hukum bisa mengatur cara terbaik dalam penegakan hukum sehingga tidak sampai mengganggu kinerja kepala daerah yang harus membangun wilayahnya.

"Saya menginstruksikan ke semua. Penegakan hukum itu harga mati , tapi pilihlah cara-cara yang tepat agar pemerintahan itu bisa bekerja. Bayangkan kalau provinsi dan kabupaten, lembaga negara, BUMN tidak bisa bekerja karena cara-cara pemeriksaan sedemikian rupa, sehingga membuat kemandekan dari organisasi itu," papar Presiden.