Presiden Jokowi Tanyakan Perkembangan Batam

Pengusaha Tak Mau Ada Dualisme

Presiden Jokowi Tanyakan Perkembangan Batam
Presiden Joko Widodo. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menanyakan perkembangan percepatan pembangunan kawasan ekonommi khusus (KEK) di Batam, Kepulauan Riau dalam rapat terbatas (ratas) Kabinet Kerja di Jakarta, Rabu (12/12). Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu menginginkan Batam yang punya posisi strategis memiliki daya saing.

"Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis bisa dikembangkan secara maksimal, sehingga memiliki daya tarik yang bagus, meniliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor," kata Presiden Jokowi saat mengawali ratas.

Pihak terkait dari Batam pun hadir dalam ratas itu. Antara lain Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

Presiden Jokowi menjelaskan, persoalan Batam sudah dibahas dalam beberapa kali rapat. Antara lain pada Desember 2015, Januari 2016 dan Maret 2017.

Karena itu Jokowi dalam ratas itu meminta laporan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengenai Batam. Di antaranya adalah transformasi dari free trade zone (FTZ) menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Juga urusan berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor. Khususnya infrastruktur, masalah pelabuhan, dan lainnya. Saya kira secara singkat saja disampaikan karena sudah berkali-kali rapat," tuturnya.

Sedangkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang ditemui usai ratas itu mengungkapkan, hal terpenting soal Batam saat ini adalah mengakhiri dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

"Pengusaha yang paling penting ingin tidak ada dualisme, ada kepastian," kata Airlangga.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Kabinet Kerja menanyakan perkembangan percepatan pembangunan kawasan ekonommi khusus (KEK) di Batam, Kepulauan Riau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News