Presiden Segera Tuntaskan Konflik Lahan di Morowali

jpnn.com - JAKARTA – Sekjen DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aim Labungasa mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait berbagai permasalahan pertanahan.

Di antaranya ada perusahaan yang menguasai 40 ribu hektar lahan tambang, setelah menandatangani kontrak karya sejak 40 tahun lalu. Namun lahan tidak juga dipergunakan, sementara pihak perusahaan melarang petani untuk menggarapnya.

Menurut Aim, informasi disampaikan saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Palu, Jumat (29/5). Diceritakan, saat itu Presiden kaget mendengar informasi tersebut. Karena itu kemudian menyambut baik gagasan pentingnya segera dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Agraria.

“Kami telah menyampaikan masalah PT Vale Indonesia yang menguasai puluhan ribu hektar lahan sejak KK ditandatangani atau sudah sekitar 40 tahun di Kabupaten Morowali, namun hingga saat ini tidak dikelola. Masyarakat Morowali juga tidak bisa mengelola lahan-lahan tersebut karena tersandera kontrak karya PT Vale Indonesia,” ujar Aim, Minggu (31/5).

Menurut Aim, dengan dibiarkannya lahan itu, negara sangat dirugikan. Demikian juga masyarakat, Morowali. Karena itu, lanjutnya, Presiden meminta data lengkap masalah ini.

“Presiden meminta Pospera segera mengantar dokumen lengkap terkait keberadaan Vale Indonesia ke Jakarta,” ujar Aim.

Sementara itu terkait usulan pembentukan Satgas Agraria, aktivis Pospera Sulteng Yahdi Basmah menilai, sebaiknya tidak melekat di kementerian. Tapi merupakan lembaga otonom yang berada di bawah langsung presiden.

“Kalau hanya melekat di kementerian, dikhawatirkan kurang responsif sebab terkait dengan koordinasi lintas sektor. Gagasan pembentukan Satgas Agraria berangkat dari maraknya konflik agraria yang telah merenggut banyak korban. Jadi Satgas nantinya harus bekerja cepat,” ujar Yahdi.