Prof. Djohermansyah: Pilkada Saat Ini Tak Selaras dengan Realitas Indonesia

Pilkada Langsung Mahal, Demokrasi Lokal Rapuh

Salah satu persoalan mendasar pilkada langsung adalah tingginya biaya politik.

Prof. Djohermansyah memaparkan untuk menjadi bupati saja, biaya yang harus dikeluarkan kandidat bisa mencapai Rp 30 miliar, bahkan di daerah tertentu bisa menembus Rp 150 miliar.

Sementara itu, gaji resmi kepala daerah hanya sekitar lima juta rupiah per bulan.

“Bagaimana modal pilkada bisa kembali? Akhirnya korupsi. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, sampai pemerasan perizinan,” ujarnya.

Tingginya biaya tersebut, lanjut dia, tidak lepas dari praktik partai politik yang menarik “sewa perahu” mahal kepada calon kepala daerah serta perilaku pemilih yang masih rentan politik uang.

Kombinasi ini melahirkan pemimpin yang sejak awal sudah terjebak dalam lingkaran utang politik.

Demokrasi Tidak Bisa Diseragamkan