Prof. Djohermansyah: Pilkada Saat Ini Tak Selaras dengan Realitas Indonesia
Rabu, 21 Januari 2026 – 17:29 WIB
Guru Besar IPDN dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Prof. Djohermansyah Djohan. Foto: dok. JPNN.com
“Jangan menyesatkan masyarakat dengan mengatakan pilkada harus tunggal. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Boleh berbeda-beda, yang penting tujuannya sama: pemerintahan daerah yang efektif dan mensejahterakan rakyat,” tegasnya.
Koreksi Sistem, Selamatkan Demokrasi Lokal
Bagi Prof. Djohermansyah, penataan ulang pilkada bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan upaya menyelamatkannya.
Demokrasi tidak diukur dari prosedur semata, tetapi dari hasil: apakah pemerintahan daerah berjalan baik, birokrasi profesional, dan rakyat sejahtera.
“Yang sejahtera itu rakyat, bukan bupati atau wali kotanya,” pungkas Prof. Djohermansyah.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Prof. Djohermansyah menolak pandangan bahwa penataan ulang pilkada—termasuk membuka opsi pemilihan tidak langsung melalui DPRD.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
BERITA TERKAIT
- Gubernur Iqbal Beri Insentif Tambahan Bagi Guru PPPK Paruh Waktu, DPRD NTB: Kami akan Kawal
- LKPJ 2025 Disetujui, Herman Deru Pastikan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
- KPK Usul Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Sahroni Nasdem: Kami Dukung
- Mendagri Tito Tegaskan Penghargaan Pemda Tingkatkan Kinerja dan Kepercayaan Publik
- Hadiri Halalbihalal Tokoh Sumbagsel, Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027–2029
- Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri Tito: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah
JPNN.com




