Punya Waktu Menganalisis Laporan soal Amplop, KPK Berwenang Panggil Menhut Raja Juli

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki waktu 30 hari kerja untuk menganalisis laporan penolakan amplop yang disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Hal demikian seperti disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menjawab awak media di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (10/7).

"Kemudian KPK, khususnya di Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP, red( punya waktu 30 hari kerja juga untuk melakukan analisis dan verifikasi atas laporan tersebut," kata Budi, Jumat.

Diketahui, Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi berupa amplop ke DGPP KPK pada Jumat (3/7) kemarin. 

Amplop diterima Raja Juli setelah bertemu Bupati Kuansing Suhardiman Amby di kantor Kemenhut, pada 2 Juni 2026.

Menhut kemudian memerintahkan stafnya mengembalikan amplop kepada Bupati Kuansing dengan difasilitasi kepolisian pada 12 Juni 2026.

Belakangan, pemberian amplop menjadi heboh setelah Bupati Kuansing menjadi tersangka oleh KPK pada 1 Juli dalam perkara jual beli jabatan Sekda.

Raja Juli kemudian menuai sorotan, karena amplop disampaikan ke pemberi dan bukan disampaikan melalui KPK selaku lembaga yang berwenang menerima aduan gratifikasi.