Punya Waktu Menganalisis Laporan soal Amplop, KPK Berwenang Panggil Menhut Raja Juli

Setelah itu, dia kemudian menyampaikan laporan penolakan gratifikasi ke KPK pada 3 Juli atau setelah penetapan tersangka Bupati Kuansing.

Menurut Budi, analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan amplop berkaitan dengan perkara yang ditangani KPK terhadap Bupati Kuansing.

"Apakah ini ada kaitannya dengan penindakan yang sedang berjalan atau seperti apa irisannya, tentu itu juga menjadi materi dalam proses analisis di ranah pencegahan," ujar dia.

Budi menjelaskan bahwa hasil analisis dan verifikasi akan disampaikan KPK ke pihak pelapor.

Namun, ujar dia, KPK pada prinsipnya punya kewenangan memeriksa Raja Juli untuk menganalisis laporan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby. 

"KPK punya kewenangan juga, ya, jika memang ada kebutuhan melakukan klarifikasi kepada pihak pelapor ataupun pihak-pihak lainnya itu terbuka kemungkinan, ya. Jika itu nanti ada pemanggilan untuk klarifikasi, nanti kami akan sampaikan update-nya," kata Budi.(ast/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: