Raih Penghargaan, Agus Fatoni Berkomitmen Percepat Transformasi Digital Keuangan Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) Agus Fatoni menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang adaptif, modern, dan berdaya saing.

"Bahwa transformasi digital merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik," ujar Agus Fatoni di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, melaluii penguatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah daerah didorong untuk mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan berbasis data.

"Transformasi digital bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Agus Fatoni menerima apresiasi atas kinerjanya pada ajang penghargaan Digital Innovation Award 2026 (DIA 2026) yang diselenggarakan oleh iNews Media Group, Jumat (22/5/2026) lalu.

Penghargaan kepada Fatoni diberikan sebagai apresiasi atas komitmen, dedikasi dan inovasi dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik dalam pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

Salah satunya adalah pengembangan dan penguatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan penerapan Siatem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus dilakukan.

Selain itu, komitmen dan inovasi digitalisasi pelayanan publik juga dilakukan melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD), penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), digitalisasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengembangan layanan Badan Usaha Milik Daerah melalui e-BUMD, Badan Layanan Umum Daerah melalui e-BLUD, Barang Milik Daerah melalui e-BMD, hingga penerapan e-Evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi APBD.