Rakor Pemulihan Desa Adat Sade, JRP Dorong Penguatan Tata Kelola Risiko

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penguatan pelindungan dan pengelolaan risiko. Hal itu menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata, khususnya pasca peristiwa yang berpotensi mengganggu keamanan wisatawan, masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi lokal.

Dalam upaya mendukung langkah tersebut, PT Jasaraharja Putera hadir dan berpartisipasi dalam rapat koordinasi terkait peristiwa kebakaran yang melanda kawasan permukiman adat Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rapat koordinasi itu dipimpin Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah dalam mengidentifikasi dampak bencana, mengevaluasi kondisi di lapangan, serta merumuskan langkah penanganan dan pemulihan yang diperlukan bagi kawasan terdampak.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, para pemangku kepentingan terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung ke Desa Adat Sade untuk memperoleh gambaran kondisi pascakebakaran sekaligus melihat kebutuhan penanganan di lapangan.

Peninjauan tersebut menjadi dasar penting dalam pembahasan selanjutnya, sehingga langkah yang dirumuskan dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan aktual kawasan serta masyarakat setempat.

Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan rapat koordinasi para pemangku kepentingan di Politeknik Pariwisata Lombok. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa penanganan Desa Adat Sade perlu dilanjutkan dengan langkah jangka menengah dan jangka panjang melalui perencanaan yang lebih terarah.

“Pemulihan Desa Adat Sade perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan agar masyarakat dapat kembali aktif bekerja dan anak-anak kembali sekolah. Pemerintah telah menyiapkan tim kerja untuk mendata masyarakat terdampak dan mengoordinasikan dukungan yang dibutuhkan hingga penampungan donasi,” ungkapnya.